Yakkum Rekomendasikan 21 Aksi Kerja Nyata Lokal

Perspektif News - Yayasan Kristen untuk Kesejahteraan Umum (YAKKUM), lembaga sosial yang bergerak di bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang mendampingi desa atau kelompok di delapan propinsi di Indonesia, menyelenggarakan pertemuan akhir tahun bidang kerja ekstramural (pelayanan di luar dinding rumah sakit).

Pertemuan bertempat di Aula Pusat Rehabilitasi Yakkum, Jl, Kaliurang Km. 13,5, Besi, Sleman, Yogyakarta, dilaksanakan selama dua hari, 3-4 Desember 2016. Acara bertema, “Peningkatan Upaya Pertumbuhan Pelayanan Kemanusiaan dan Integrasi Pembangunan untuk Mendukung Terwujudnya Nawa Cita dan Visi Pembangunan Global Berkelanjutan, Inklusif dan Tangguh,” itu berhasil melahirkan 21 rekomendasi aksi kerja nyata lokal.

Rekomendasi dibacakan di Museum Merapi, Minggu (4/12), bertepatan dengan peringatan Hari Relawan Internasional yang dihadiri oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Direktur Pusat Rehabilitasi Yakkum, Arshinta, mengatakan komitmen melakukan aksi lokal yang lebih luas di tahun 2017 akan berjalan, apabila didukung oleh semua pihak. Untuk itu Yakkum menyampaikan rekomedasi kepada pemerintah dalam hal ini para pemangku kebijakan dan stakeholder terkait. Arshinta berharap adanya komitemen pemerintah DIY dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif.

21 rekomendasi tersebut :

1. Prioritas alokasi dana desa/pemerintah untuk kesehatan, akses air tanah, dan program energi terbarukan;
2. Kerjasama dengan dunia usaha untuk menciptakan lapangan kerja yang inklusif yang tidak mematikan inisiatif dan sumber daya lokal;
3. Institusi pendidikan dari yang paling kecil seperti Pendidikan Usia Dini (PAUD) sampai pendidikan tingkat tinggi tidak boleh menolak siswa difabel;
4. Adanya sosialisasi dan syarat yang mudah untuk mengakses Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
5. Mempermudah syarat-syarat pembentukan badan hukum bagi kelompok perempuan dan pendanaan untuk aksi-aksi ketangguhan perempuan;
6. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menciptakan inovasi pekerjaan untuk ibu rumah tangga;
7. Pelibatan yang lebih besar dari laki-laki untuk program Keluarga Berencana (KB);
8. Adanya pusat informasi kesehatan remaja dan layanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja dan komperhensif di seluruh daerah;
9. Adanya bimbingan dan konseling serta kurikulum kesehatan reproduksi di sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, sesuai dengan tahapan perkembangan;
10. Adanya dukungan pemerintah mengenai informasi tata tanam dan ketegasan tentang percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
11. Pemerintah desa membuka akses, pemasaran produk lokal serta melakukan penyadaran tentang pola pikir dari mengkonsumsi produk pabrik, beralih ke produksi masyarakat yang sehat (pangan lokal);
12. Adanya peraturan desa (Perdes) bagi masyarakat kembali bertani secara organik;
13. Membangun kemitraan yang berpihak pada rakyat, setara antara pemerintah pengusaha, dan masyarakat sipil, dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun penggunaan dana-dana pembangunan;
14. Penegakan aturan dan sanksi yang tegas untuk pembangunan yang berkelanjutan dan tidak beresiko;
15. Pada sektor retail, perlu diupayakan tersedianya tempat seperti pojok difabel, untuk memajang, memasarkan produk hasil kerajinan dan makanan, karya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal dan difabel;
16. Pemerintah mengangkat anak Cerebral Palsy dengan tingkat keparahan tertentu sebagai anak negara yang dibiayai seluruh kebutuhan dasarnya tanpa memandang ekonomi orang tuanya;
17. BPJS Kesehatan perlu meningkatkan layanan yang mengkover alat bantu anak difabel termasuk Cerebral Palsy;
18. Penanganan pencemaran air dan pengolahan limbah sampah antar daerah dari hulu ke hilir secara terintegrasi melibatkan pihak-pihak terkait dengan koordinasi yang efektif;
19. Upaya pemerintah dan legislatif merevisi peraturan tentang pengelolaan sumber daya air perlu memasukkan prinsip keadilan gender dan memperhatikan resiko perubahan iklim;
20. Medorong pemerintah di tigkat nasional dan daerah untuk segera diterbitkan kebijakan yang melindungi semua golongan dalam mengekspresikan keyakinan spiritual masing-masing secara bertanggung jawab, serta;
21.  Pentingnya menanamkan pendidikan kebhinekaan sejak dini pada generasi muda. (SHS)